Pada kesempatan kali ini (09/03/2022), dilaksanakan rapat paripurna terkait 2 rancangan peraturan daerah yaitu, Pengarusatamaan Gender dan Penyelenggaraan Kearsipan yang dipimpin oleh Ketua DPRD Magetan. Acara yang diselenggarakan di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Magetan ini dihadiri oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Magetan, Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, Anggota DPRD, FORKOPIMDA serta OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Magetan, Joko Suyono, menjelaskan bahwa rancangan RAPERDA Pengarusutamaan Gender merupakan usulan dari Komisi C DPRD Magetan yang memfokuskan pada peningkatan pemberdayaan, perlindungan, peningkatan kualitas perempuan dan menciptakan kondisi keluarga yang semakin berkualitas dengan pembagian peran yang setara antara laki-laki dengan perempuan. Rancangan kedua dari usulan BAPEMPERDA tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang mana administrasi Pemerintahan Daerah merupakan salah satu media perekam memori kolektif yang akan menjadi sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran masyarakat, Bangsa dan Negara, oleh karena itu Pemerintah Daerah, BUMD, BUM Swasta, Pemerintahan Desa, Lembaga Pendidikan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perseorangan harus senantiasa menjalin kerjasama yang baik agar penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Magetan dapat terwujud dengan baik.
Ketua DRPD, Bapak Sujatno, menerangkan bahwa ini merupakan penghargaan terhadap para perempuan sehingga dapat terwujud kesetaraan gender antara laki-laki dengan perempuan di mata hukum, serta mendorong kesadaran pengarsipan pada seluruh elemen Pemerintahan Daerah dan Masyarakat sehingga dapat terwujud penyelenggaraan dengan pengelolaan sistem kearsipan yang dinamis dan statis.
Rapat paripurna kali ini dilaksanakan penyerahan 2 materi RAPERDA Pengarusutamaan Gender dan RAPERDA Penyelenggaraan Kearsipan dari Ketua DPRD Kabupaten Magetan kepada Bupati Kabupaten Magetan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Bapak Hergunadi untuk selanjutnya mendapatkan pembahasan bersama antara Eksekutif dan Legislatif.
